LAMPUNG, – Dana operasinal kesehatan BOK kaputan lampung Barat menjadi sorotan di karenakan dana yg di gelontor kan ke 15 puskes yg ada di kabupaten Lampung Barat mencapai puluhan milyar dalam setahun.
Dan sangat di sayangkan dana yg seyokyanya di pergunakan untuk melayani kesehatan masaryakat lampung Barat justru dijadikan ajang bacakan oleh oknum oknum kapus atau kepala puskesmas yg ada di kabupaten Lampung Barat ini.
Tim DPW forsal lampung barat menemukan kejanggalan kejanggalan yg sangat di ragukan penggunaan dana nya.
1. dana tranpotasi yg mencapai ratusan juta dalam satu tahun anggaran di setiap puskes yang ada di kabupaten Lampung Barat.
2. dana biaya makan minum mencapai ratusan juta dalam satu tahun angaran puskes yg ada di kabupaten Lampung Barat.
3. dana oprasional ASN non ASN mencapai puluhan juta dalam satu tahun angaran di luar biaya kebersihan dan keamanan yang ada di puskes kabupaten lampung Barat.
4. pemeliharaan gedung mencapai jutaan di dalam angaran Satu tahun di masing – masing puskes yang ada di kabupaten Lampung Barat.
Dan tim DPW forsal lampung Barat sudah mebuat laporan ke ispetorat kabupaten lampung Barat hingga kini sudah lebih dari 14 hari masa kerja belum ada tindak lanjut.
Dan tim DPW forsal mencoba komonikasi dengan salah satu kapus mengatakan lewat telepon bahwa dana BOK Itu di kelola langsung oleh dinas kesehatan yang ada di kabupaten.
Disitu terlihat jelas bahwa dana BOK itu di sah kan oleh angota DPRD kabupaten Lampung Barat melalui Rencana angaran belanja daerah sehinga pelaporan itu adalah tangung jawab puskes masing – masing yang ada di kabupaten lampung Barat di karenakan RABD di masing-masing puskes bepariasi dan berbeda-beda dan mutlak laporan pertangung jawaban SPJ itu tangung jawab puskes masing masing.
“kami meminta secara tegas dan tidak pandang bulu karna hukum di negara kita tegak lurus kepada APH dan Apib tentang pelaporan kami sesuai dgn temuan tim DPW forsal kabupaten Lampung Barat”, Ungkap Dpw Forsal Lampung Barat. (Boimin)
