Riau – Aktivis Muda Riau Diki Syahputra yang selalu aktif dalam berbagai kritikan-kritikan terhadap pemerintah pusat maupun daerah ini menyoroti sistem kelembagaan legislatif DPR RI dan DPRD
“Saya sebenarnya sudah lama ingin menyampaikan pendapat saya ini ke publik akan tetapi saya masih mempelajari dan mencermati kondisi ini dengan baik karena saya takut salah berpendapat” ucap Diki
Disetiap pemilu Nasional maupun Daerah yang di selenggarakan setiap 5 tahun sekali, setiap pemilu maka masing-masing partai akan mencalonkan kader nya masing-masing untuk ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi tersebut
“Setiap 5 kali setahun kita rakyat Indonesia selalu menghadapi pesta demokrasi, setiap partai politik akan mengutus kadernya masing-masing untuk mengikuti kontestan PILEG Pemilihan Legislatif Nasional maupun Daerah, setelah pemilu atau pesta demokrasi selesai maka setiap partai meraih kemenangan atau mendapatkan kursi di DPR RI maupun DPRD dan setelah mereka di Lantik, mereka masih menyandang status sebagai kader partai dan bahkan di dalam lembaga DPR RI ataupun DPRD mereka membentuk fraksi-fraksi, menurut saya sebaiknya mereka yang terpilih sebagai anggota DPR itu, tidak lagi sebagai kader partai karena mereka di pilih rakyat dan mengabdi kepada rakyat, tentu mereka harus berbicara tentang kepentingan rakyat, apabila mereka masih terikat dengan partai politik maka mereka akan lebih keras memperjuangkan kepentingan partai politik yang mengusung mereka di pileg tersebut, oleh karena itu menurut saya sebaiknya sistem ini dapat koreksi, agar anggota legislatif itu benar-benar untuk rakyat bukan untuk partai politik” Diki Syahputra
Apabila sistem itu di laksanakan lalu akan ada pertanyaan mengenai dimana letak keuntungan partai politik dalam mengusung caleg hingga menang dan duduk di legislatif kalau setelah terpilih mereka harus keluar dari partai politik
“Soal bagaimana anggota legislatif itu balas budi kepada partai politik yang sudah mengusung nya, itu persoalan pribadi bukan persoalan negara, itu soal kesepakatan caleg dan partai politik” tutup Diki.
