KUANTAN SINGINGI,– Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Forkopimda mengikuti kegiatan Zoom Meeting Monitoring Situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar secara nasional pada Senin pagi, (28/7/2025).
Kegiatan berlangsung di ruang Command Center Kantor Bupati Kuansing, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah.
Zoom meeting ini merupakan langkah strategis lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun 2025, yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Riau.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Kuansing Dr. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M., Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., serta pejabat daerah lainnya seperti Kalaksa BPBD, Kasat Pol PP, perwakilan Dinas Kesehatan, TNI, dan perwakilan dari Polres Kuansing.
Dalam arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Polda Riau akan bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Beliau juga mengungkap bahwa sebanyak 46 tersangka telah diamankan dari 40 kasus Karhutla di Riau sejak Januari hingga Juli 2025, dengan luas lahan terbakar mencapai 235 hektare. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan secara masif bersama KLHK, BNPB, dan BMKG dengan menebar 21.000 kilogram garam dan lebih dari 900.000 liter air melalui heli water bombing. Penanganan Karhutla juga mencakup tindakan preventif berupa pemasangan plang larangan penanaman di lahan bekas terbakar yang jika dirusak dapat dikenai sanksi pidana.
Kepala BNPB turut menyampaikan pentingnya pencegahan dini dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Karhutla yang melibatkan berbagai sektor, dari kementerian hingga masyarakat, untuk memastikan penanganan yang responsif dan efisien. Peralatan seperti helikopter dan sistem peringatan dini dari BMKG juga telah disiapkan guna mendukung operasi darurat.
Kepala BMKG, Dwikorita, menjelaskan bahwa wilayah Riau termasuk dalam kategori risiko tinggi Karhutla selama puncak musim kemarau yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2025. Data menunjukkan sekitar 41,5% wilayah Riau berpotensi mengalami Karhutla. BMKG terus menyuplai data iklim, titik panas, dan arah sebaran asap secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan cepat di daerah.
Menteri Kehutanan dalam sesi berikutnya menyampaikan bahwa kerjasama antarinstansi merupakan kunci utama keberhasilan pengendalian Karhutla. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran, sembari mengingatkan bahwa 10 hari pertama bulan Agustus akan menjadi periode paling rawan kebakaran tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., menyampaikan laporan situasi wilayah hukum Kuansing. Ia menyatakan bahwa Polres Kuansing telah meningkatkan intensitas patroli di daerah rawan kebakaran dan melakukan koordinasi erat dengan TNI, BPBD, dan pemerintah daerah. Tim gabungan juga telah dibentuk untuk memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana pemadaman darurat di lapangan.
Kapolres menegaskan bahwa pendekatan pencegahan tetap menjadi prioritas, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran. Ia juga menyampaikan bahwa penyuluhan kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan melalui media lokal, spanduk, hingga pendekatan langsung ke kelompok petani dan masyarakat adat.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana ekologis ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan yang telah bekerja siang dan malam dalam memantau dan menangani potensi titik api di wilayah Kuansing.
Kegiatan Zoom Meeting ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta menjaga kesiapsiagaan maksimal dalam menghadapi ancaman Karhutla selama musim kemarau tahun ini.” Pungkas Kapolres.
Sumber: Humas Polres Kuatan Singingi
