Breakingnewsnusantara.com – Lampung Barat – Kasus dugaan kelalaian serius dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, menuai kecaman keras dari elemen masyarakat sipil. Temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi mulai dari kontaminasi larva serangga (cacing dan ulat) hingga buah dalam kondisi dekomposisi atau busuk yang didistribusikan kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah, mencederai esensi fundamental dari kebijakan strategis nasional tersebut.
Menyikapi urgensi perlindungan konsumen publik dan hak atas kesehatan anak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Sembilan bersama Aliansi Jurnalis Persada (AJP) secara tegas menyatakan akan membawa eskalasi permasalahan ini ke hadapan Badan Gizi Nasional (BGN) Perwakilan Provinsi Lampung. Langkah ini ditempuh guna menuntut adanya investigasi komprehensif, audit mutu, serta penjatuhan sanksi administratif berat hingga pencabutan izin operasional (penutupan) terhadap dapur SPPG Ciptawaras apabila terbukti melakukan malpraktik pengelolaan pangan.
Urgensi Penegakan Hukum dan Standar Keamanan Pangan
Secara yuridis-normatif, distribusi pangan yang tidak memenuhi standar kelayakan higienis merupakan pelanggaran telak terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan keamanan pangan nasional. Insiden ini menabrak sejumlah instrumen perundang-undangan positif di Republik Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 86 dan Pasal 89, yang secara imperatif melarang peredaran pangan yang tercemar, rusak, atau membahayakan kesehatan manusia, serta mewajibkan pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha atas keamanan pangan yang didistribusikan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam consumir barang dan/atau jasa, serta Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan standar mutu.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang sehat dan terpenuhinya standar gizi yang aman bagi pertumbuhan anak.
LBH Bintang Sembilan dan AJP menilai bahwa kelalaian dalam menjaga sterilitas dapur dan kualitas bahan baku bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan bentuk ancaman nyata terhadap *constitutional rights* anak-anak atas hak tumbuh kembang yang aman.
“Program MBG merupakan instrumen strategis negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui intervensi gizi. Ketika instrumen ini dikotori oleh kelalaian higienitas hingga ditemukan kontaminasi biologis berupa cacing dan ulat, maka kredibilitas program secara keseluruhan dipertaruhkan. Negara tidak boleh kompromi; dapur SPPG Ciptawaras harus dievaluasi secara radikal atau ditutup jika terbukti cacat operasional,” tegas representasi koalisi LBH Bintang Sembilan dan AJP dalam pernyataan persnya.
Tuntutan Aksi dan Desakan Investigasi Independen
Koalisi masyarakat sipil tersebut mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat Provinsi Lampung untuk mengambil langkah-langkah taktis sebagai berikut:
* Inspeksi Mendadak (Sidak) Forensik Pangan: Melakukan investigasi lapangan secara mendadak ke fasilitas dapur SPPG Ciptawaras guna memeriksa rantai pasok (supply chain), standar operasional prosedur (SOP) sanitasi, higienitas juru masak, serta kualitas penyimpanan bahan baku.
* Sanksi Tegas Berupa Penutupan: Menuntut penerapan sanksi administratif maksimal, termasuk pembekuan sementara hingga rekomendasi penutupan permanen fasilitas SPPG Ciptawaras demi menghindari jatuhnya korban keracunan massal.
* Audit Menyeluruh Sistem Pengawasan: Mendesak BGN untuk mereformasi sistem pengawasan internal terhadap seluruh vendor penyedia jasa boga di bawah naungan program MBG di Provinsi Lampung agar transparansi dan akuntabilitas terjaga.
Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Sebagai manifestasi komitmen terhadap prinsip jurnalisme profesional, berimbang, dan menjunjung tinggi presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), pihak redaksi dan koalisi pengawas tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi manajemen pengelola SPPG Ciptawaras untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi resmi, serta pembelaan substantif terkait temuan faktual di lapangan tersebut. (Adung).
