Mafirion Tak Inginkan Perbatasan Indonesia Menjadi Celah Buronan Internasional, I-GHAS 24/7 Harus Dioptimalkan !

 

Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, H. Mafirion Syamsuddin Rogo, mendorong pemerintah mengoptimalkan implementasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) sebagai instrumen utama memperkuat pengawasan perbatasan dan menjaga keamanan nasional. Ia menegaskan, peluncuran aplikasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau sekadar pencapaian teknologi, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kemampuan negara mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional. Jangan sampai orang-orang yang dicari oleh aparat penegak hukum negara lain dapat dengan mudah masuk, tinggal, atau melintasi wilayah Indonesia karena lemahnya sistem pengawasan perbatasan kita. Negara harus hadir dengan sistem deteksi dini yang kuat dan terintegrasi,” tegas Mafirion.
Menurutnya, perkembangan kejahatan transnasional semakin kompleks. Perdagangan orang, penyelundupan manusia, peredaran narkotika internasional, terorisme, kejahatan siber, hingga jaringan kejahatan terorganisasi telah melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Mobilitas manusia yang semakin tinggi harus diimbangi dengan kemampuan pengawasan yang semakin canggih.

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, posisi geografis Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Bandara internasional, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan pintu strategis yang harus dijaga secara serius. Kelemahan pengawasan di satu pintu perlintasan saja berpotensi dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional.

Mafirion menjelaskan, I-GHAS 24/7 merupakan sistem yang dikembangkan melalui kolaborasi Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempercepat penyampaian peringatan dan pertukaran informasi kepolisian internasional melalui jaringan Interpol.

Sistem ini memungkinkan petugas imigrasi memperoleh informasi ketika pemeriksaan seseorang atau dokumen perjalanan menemukan kecocokan dengan data yang menjadi perhatian Interpol. Informasi tersebut kemudian dapat dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut.

Dalam jaringan informasi Interpol, terdapat berbagai instrumen penting, antara lain Red Notice, yang berkaitan dengan pencarian individu untuk kepentingan proses hukum internasional, serta basis data Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) yang memuat informasi dokumen perjalanan yang dilaporkan hilang atau dicuri.

Mafirion mengingatkan bahwa Red Notice bukan surat perintah penangkapan internasional yang otomatis berlaku di semua negara. Setiap tindakan terhadap individu yang teridentifikasi harus tetap melalui verifikasi dan mengikuti ketentuan hukum Indonesia.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar kemampuan mengetahui siapa yang masuk dalam daftar pencarian internasional. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu segera diverifikasi, bagaimana aparat merespons, dan bagaimana tindakan hukum dilakukan secara tepat.

Jangan sampai sistem memberikan peringatan, tetapi aparat terlambat mengambil tindakan,” ujarnya.
Ia menyoroti peluncuran I-GHAS 24/7 pada 5 November 2026 di Mabes Polri sebagai langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi menyeluruh. Melalui kerja sama Polri dan Ditjen Imigrasi, Indonesia telah memulai pemanfaatan sistem yang terhubung dengan jaringan Interpol yang mencakup 196 negara anggota.

Namun, menurut Mafirion, pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena aplikasi telah diluncurkan. Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri menjelaskan secara terbuka sejauh mana sistem tersebut telah diterapkan dan berapa banyak pintu perlintasan yang sudah benar-benar terhubung dan aktif.

“Saya ingin memastikan, apakah seluruh bandara internasional dan pelabuhan internasional kita sudah terhubung? Bagaimana dengan PLBN di wilayah perbatasan? Berapa jumlah TPI yang sudah menggunakan sistem ini secara aktif? Apakah petugas di lapangan sudah siap dan memiliki prosedur penanganan ketika muncul peringatan dari Interpol? Ini harus dijawab secara konkret, bukan hanya dengan laporan bahwa aplikasinya sudah diluncurkan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah menyusun target waktu dan peta jalan implementasi I-GHAS 24/7, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas petugas, serta standar operasional penanganan setiap peringatan yang diterima.

Menurutnya, koordinasi antara Imigrasi dan Polri tidak boleh berhenti pada pertukaran informasi. Harus ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pemeriksaan awal, verifikasi identitas, koordinasi internasional, hingga tindakan hukum.

“Jangan ada ego sektoral dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi dan Polri harus bekerja sebagai satu kesatuan sistem pengamanan perbatasan. Ketika ada informasi penting dari Interpol, harus jelas siapa yang menerima, siapa yang memverifikasi, siapa yang mengambil tindakan, dan berapa lama prosesnya. Jangan sampai ada ancaman yang lolos hanya karena persoalan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Mafirion juga mendorong percepatan pengembangan I-GHAS 24/7 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan integrasi data biometrik yang direncanakan pada 2027.

Pengembangan tersebut harus disertai jaminan keamanan sistem, keakuratan data, dan kemampuan mencegah kesalahan identifikasi.
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI, ia menegaskan akan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti cakupan TPI yang terhubung, kecepatan verifikasi, efektivitas tindak lanjut peringatan, serta peningkatan kemampuan aparat dalam mendeteksi ancaman lintas negara.

“Jangan hanya mengukur keberhasilan dari berapa aplikasi yang dibangun atau berapa perangkat yang dipasang. Ukurannya adalah apakah sistem ini benar-benar mampu mencegah buronan internasional melintasi perbatasan kita, apakah dokumen perjalanan bermasalah dapat terdeteksi, dan apakah aparat mampu bertindak cepat ketika ancaman ditemukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mafirion mengingatkan bahwa penguatan keamanan perbatasan harus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, pelindungan data pribadi, dan kedaulatan hukum Indonesia. Setiap informasi yang diperoleh dari jaringan Interpol harus diverifikasi dan digunakan berdasarkan kewenangan serta dasar hukum yang jelas.

“Keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan HAM dan hak privasi masyarakat. Teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru dirugikan akibat kesalahan identifikasi atau penyalahgunaan informasi. Kita harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Mafirion menekankan bahwa penguatan pengawasan perbatasan bukan hanya persoalan keimigrasian, melainkan bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan internasional.

 

“Indonesia harus menjadi negara yang kuat dalam menjaga pintu masuk dan keluar wilayahnya. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna informasi keamanan internasional, tetapi harus menjadi bagian aktif dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Saya meminta pemerintah memastikan I-GHAS 24/7 benar-benar berfungsi di lapangan, menjangkau seluruh pintu perlintasan strategis, dan memberikan hasil nyata bagi keamanan nasional. Kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan karena lemahnya pengawasan perbatasan,” tutup Mafirion.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *