JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Iyeth Bustami ikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Anggota Komisi XII lainnya serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, telah menyepakati pembaruan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP KEN). Rapat dilaksanakan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin, 3 Februari 2025.
Seperti dikatakan Iyeth Bustami kepada Awak Media ini, “Ya! kami telah sepakat untuk pembaruan dan penyesuaian supaya agar kebijakan energi selaras dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada periode 2025–2029,”Cakap Iyeth Bustami yang bernama lahir Sri Barat itu.
Anggota DPR RI asal Riau 1 itu! juga menyebutkan bahwa Komisi XII DPR RI memberikan persetujuan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah RPP tentang Kebijakan Energi Nasional atau KEN yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia bersama hadir juga pada raker Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat memaparkan bahwa dalam penyusunan RPP KEN, pemerintah turut mempertimbangkan peran dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari transisi menuju net zero emissions pada 2060. Adapun, seluruh aspek terkait telah disinkronkan dan dibahas secara mendalam.
“Ini semata-mata dalam rangka menuju net zero emissions pada 2060, dan ini sudah kita komunikasikan dan sudah kita bahas secara detail,” kata Bahlil.
Adapun agenda rapat kerja yaitu antara lain, Pembahasan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Strategi Pemenuhan Pembangkit EBET 75 GW di Tahun 2040, Strategi Peningkatan Lifting Migas Nasional, Kelangkaan gas Industri dan Tindak Lanjut Program HGBT dan agenda lainnya
Disamping agenda raker itu pemerintah Indonesia menyampaikan akan merevisi regulasi yang menghambat investasi di sektor energi baru dan terbarukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kemudian di sektor hilir, pemerintah juga akan mendorong pembangunan kilang minyak baru, pabrik etanol, serta infrastruktur gas dan jaringan transmisi distribusi gas. Baik yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta.
Selanjutnya, memperluas konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Tak hanya itu, pemerintah akan meningkatkan dan menambah porsi EBT dalam bauran listrik PLN.
Dalam keseptan Raker, Iyeth Bustmi menyampaikan bahwa!,”Perlakuan Pertamina Hulu Rokan (PHR) sangat berbeda dengan semasa Chevron dulu yang menyekolahkan anak lokal hingga ke luar negeri Amerika , tetapi anak-anak lokal yang berkualitas unggul dengan Sumber Daya Manusia tinggi tidak lagi dipekerjakan sebagai tenaga ahli semasa PHR sekarang ini, mohon didengar Pak Menteri, apa yang saya sampaikan ini! mohon diperkerjakan lagi anak lokal sesuai kapasitasnya,”Pinta Iyeth Bustami dengan logat bahasa melayu Riau agak sedikit mengayun-ayun. (Krt)