Lubuk Nago, Pangkalan Koto Baru — Sudah lebih dari lima bulan, pembangunan jembatan Magrak di Jorong Lubuk Nago tanpa kejelasan. Proyek yang dikabarkan memiliki nilai kontrak sebesar Rp 3,8 miliar. Jembatan yang seharusnya menjadi nadi penghubung utama masyarakat kini berubah menjadi simbol kemacetan pembangunan dan kelalaian tata kelola anggaran.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Pangkalan Koto Baru (IMPP), Hasvi Aryguna menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakjelasan kelanjutan proyek tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat pembangunan jembatan senilai miliaran rupiah ini terbengkalai tanpa alasan yang jelas. Pemerintah daerah telah gagal menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam menyelesaikan proyek infrastruktur yang sangat krusial bagi masyarakat,”tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa mangkraknya proyek ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dari pihak pelaksana, namun juga memperlihatkan betapa rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa yang sangat bergantung pada akses jembatan tersebut.
Jembatan Magrak saat ini bukan hanya tidak dapat dilalui kendaraan berat, bahkan kendaraan roda dua pun harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Beberapa papan lantai telah patah, berlubang besar, dan tidak lagi layak disebut sebagai infrastruktur publik yang aman.
Kritik keras patut dialamatkan kepada pemerintah daerah yang seakan-akan menutup mata terhadap penderitaan warga. Dalam lima bulan, tidak ada upaya konkret untuk melanjutkan atau setidaknya memberi kepastian mengenai masa depan jembatan ini. Ketidakjelasan ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan fungsi birokrasi yang semestinya bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan proyek politik semata.
“Kami mahasiswa tidak butuh jawaban politis. Kami butuh transparansi, keadilan, dan keberanian pemerintah untuk bertanggung jawab atas dana publik yang telah dihabiskan tanpa hasil,” tambahnya.
IMPP menuntut agar:
1. Pemerintah daerah segera mempublikasikan progres dan kendala proyek ini secara terbuka.
2. Dilakukan audit independen terhadap penggunaan anggaran proyek jembatan Magrak.
3. Kontraktor pelaksana yang tidak kompeten diberikan sanksi tegas.
4. DPRD setempat memanggil dinas terkait untuk memberikan penjelasan di forum terbuka.
Jembatan Magrak bukan hanya soal kayu dan paku, tetapi soal harapan rakyat yang dikhianati oleh sistem yang bobrok. Jika pemerintah daerah masih memiliki nurani dan rasa tanggung jawab, maka tangani persoalan ini sekarang juga, sebelum jembatan ini menjadi “makam massal” bagi korban kelalaian pembangunan