Batu Bara , BreakingNewsNuaantara.com – Akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, dilaporkan dalam kondisi rusak parah pasca diterjang banjir besar pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan paling fatal terjadi di kawasan Desa Nenas Siam yang mengakibatkan mobilitas warga lumpuh total.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (17/12/2025), terdapat sedikitnya tiga titik badan jalan yang putus total sehingga hanya bisa dilalui menggunakan jembatan darurat. Sementara itu, dua titik lainnya mengalami kerusakan berat. Kondisi ini menyebabkan kendaraan roda empat sama sekali tidak dapat melintasi jalur tersebut.
Jalan yang merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Sumatera Utara ini kini menjadi momok bagi pengguna jalan. Selain kendaraan roda empat yang terhenti, pengendara roda dua—khususnya kaum perempuan dan anak sekolah—kerap merasa ketakutan saat melintas.
“Banyak yang terpaksa mendorong sepeda motornya atau meminta bantuan warga lain untuk menyeberang karena takut terjatuh di area jalan yang putus,” ujar Pendi Simanjuntak, warga Pagurawan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan. “Ini satu-satunya akses aktivitas warga. Jika dibiarkan terlalu lama, ekonomi masyarakat pasti ambruk karena distribusi barang terhambat,” tambahnya.
Camat Medang Deras, Sahrizal, S.H., menyatakan bahwa pihak pemerintah kecamatan telah berupaya mengambil langkah cepat dengan melayangkan proposal bantuan material kepada sejumlah perusahaan besar di kawasan industri Kuala Tanjung, seperti PT Inalum, PT Multimas Nabati Asahan (MNA), dan Domba Mas.
“Kami sudah ajukan permohonan bantuan material untuk perbaikan darurat, namun hingga saat ini belum ada realisasi dari pihak perusahaan terkait,” ungkap Sahrizal.
Kondisi ini memancing reaksi dari Ketua DPC Bravo 5 Kabupaten Batu Bara, Vicktor. Ia menyayangkan lambatnya respon perusahaan-perusahaan di Kuala Tanjung terhadap dampak bencana yang menimpa masyarakat sekitar.
“Para pengusaha dan perusahaan besar di wilayah ini hendaknya memberikan bantuan atau donasi untuk perbaikan jalan. Ini kepentingan publik,” tegas Vicktor.
Vicktor bahkan mengusulkan, jika anggaran pemerintah provinsi belum bisa segera dicairkan dan pihak swasta tetap bungkam, masyarakat mungkin harus menggalang donasi mandiri demi percepatan perbaikan.
“Tujuannya agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian kembali pulih. Masyarakat butuh rasa aman dan nyaman saat berlalu lalang, apalagi ini jalur tunggal,” pungkasnya.(T.sihotang)
