NUSANTARA -Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion mengecam pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Ahad (2/8/2026).
Ia menegaskan negara wajib menjamin keamanan warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.
“Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua,” kata Mafirion di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mafirion mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus mendapatkan perlindungan dan keselamatan saat menjalankan pekerjaannya. Menurutnya, para pekerja bangunan yang bertugas di wilayah konflik tidak seharusnya dibayangi rasa takut akan ancaman kekerasan.
“Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?” ujarnya.
Ia mengingatkan, serangan terhadap pekerja sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak luas terhadap percepatan pembangunan di Papua. Para pekerja yang menjadi korban merupakan warga sipil yang sedang membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan,” tegasnya.
