JAKARTA — Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, saat ini semakin memprihatinkan.
Di tingkat petani, harga kelapa dilaporkan telah jatuh di bawah Rp2.000 per butir, bahkan sejumlah laporan di lapangan menyebut harga berada di kisaran Rp1.800 per butir. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan petani yang selama ini menggantungkan kehidupan dari komoditas kelapa.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Riau II, Mafirion, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan petani kelapa Inhil.
“Kalau harga kelapa sudah di bawah Rp2.000 per butir, ini bukan lagi persoalan fluktuasi harga biasa. Ini sudah menyangkut keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat Inhil. Pemerintah harus segera turun tangan,” ujar Mafirion.
Menurut Mafirion, pemerintah tidak boleh membiarkan petani menghadapi mekanisme pasar sendirian. Apalagi kelapa merupakan salah satu komoditas utama dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Inhil.
Ia meminta pemerintah segera membangun mekanisme perlindungan harga melalui penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) kelapa di tingkat petani.
“Petani harus memiliki harga acuan yang jelas. Jangan ketika harga tinggi petani menikmati pasar, tetapi ketika harga jatuh tidak ada perlindungan. Negara harus hadir memberikan kepastian,” tegasnya.
Pemkab Inhil sebelumnya telah mengusulkan HAP kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar terdapat kepastian harga bagi petani.
Selain kebijakan harga, Mafirion mendorong pemerintah memperkuat koperasi petani kelapa sebagai lembaga yang dapat menghimpun produksi dan meningkatkan posisi tawar petani.
“Petani jangan berjalan sendiri-sendiri. Dengan koperasi yang kuat, hasil produksi bisa dikumpulkan dan dijual dalam jumlah besar langsung kepada industri. Rantai perdagangan yang terlalu panjang harus dipangkas,” katanya.
Mafirion juga menilai persoalan harga kelapa tidak akan selesai jika pemerintah hanya melakukan intervensi jangka pendek. Hilirisasi industri kelapa di Inhil harus menjadi solusi jangka panjang.
Menurutnya, kelapa harus diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti santan, VCO, produk pangan olahan, coco fiber, coco peat, arang dan berbagai produk turunan lainnya.
“Jangan sampai Inhil hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Industri pengolahan harus dibangun dekat dengan sentra produksi agar petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah membuka akses pasar baru, baik domestik maupun ekspor, sehingga produksi kelapa Inhil tidak terlalu bergantung pada pasar tertentu.
“Kalau permintaan global sedang melemah, pemerintah harus membantu mencari pasar alternatif. Jangan seluruh risiko pasar dibebankan kepada petani,” katanya.
Mafirion menegaskan, pemerintah pusat, Pemprov Riau, Pemkab Inhil dan perusahaan pengolah kelapa harus duduk bersama mencari solusi permanen.
“Harga di bawah Rp2.000 per butir harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan menunggu petani semakin terpuruk baru kemudian bertindak. Kita harus menyelamatkan petani sekarang dan membangun industri kelapa Inhil untuk jangka panjang,” pungkasnya.
